Istana Sebut Jokowi belum Teken Omnibus Law UU Cipta Kerja

0
15
Jokowi
Istana Sebut Jokowi belum Teken Omnibus Law UU Cipta Kerja

Ceritatentang.com, Terkait soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jokowi belum menekennya. Pihak istana pun belum bisa memasktikan kapan Presiden akan meneken, itu karena pemerintah masih meneliti teknit redaksional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Presiden punya waktu 30 hari untuk meneken atau tidak meneken suatu UU hasil pengesahan DPR sebelum UU itu berlaku.

“Waktunya belum pasti. Yang jelas karena waktunya 30 hari, jadi sabar saja. Dalam waktu dekat,” kata Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, Senin (26/10).

Donny juga mengatakan bahwa Istana akan memeriksa apakah ada kesalahan redaksional atau perubahan substansial. Presiden akan menandatangani setelah semua telah diperiksa dan dipastikan sesuai.

Pengesahan omnibus law UU Ciptaker pada tingkat parlemen menjadi pemicu perdebatan luas di masyarakat. Meski di tengah pandemi Covid-19, masyarakat seperti kalangan buruh, mahasiswa, siswa dan lainnya turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi unjuk rasa. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, tak sedikit juga yang terjadi ricuh disaat demonstrasi.

Kontroversi semakin menguat dengan adanya perubahan halaman dan dugaan perombakan substansi dalam UU Cipta Kerja tersebut. Adapun para ahli menilai bahwa UU Ciptaker cacat secara prosedural. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan penghapusan 1 pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja usai disahkan dalam sidang paripurna DPR menunjukkan bahwa UU tersebut telah cacat prosedural dan membuatnya menjadi tidak sah. Untuk membatalkan peraturan itu, kata Bivtri, membutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Namun menurut Bivitri meski sudah cacat prosedural dan tidak sah tidak serta merta membuatnya otomatis batal. Pembatalan harus diminta terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi atau bisa dengan diterbitkannya Perppu.

Sementara, Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono memang mengakui adanya penghapusan pasal dalam Omnibus Law 1.187 halaman. Yakni pada Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun Dini memastikan perubahan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan panitia kerja di DPR sebelum pengesahan di paripurna yang ternyata masih tercantum di draf.

Dengan banyaknya kontroversi pada draf UU cipta Kerja, Presiden Jokowi sampai saat ini memang belum menandatangani pengesehan draf tersebut. Jokowi pun tak memberikan banyak komentar apapun terkait pro dan kontra yang timbul akibat disahkannya UU tersebut oleh DPR pada 5 Oktober lalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here